A. Sejarah Dan Pengertian Keluarga Berencana
1. Sejarah
singkat dan pengertian KB
Pelopor gerakan Keluarga Berencana di Indonesia adalah Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI yang didirikan di Jakarta tanggal 23
Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang
bergerak secara silent operation. Dalam rangka membantu masyarakat yang
memerlukan bantuan secara sukarela, usaha Keluarga Berencana terus meningkat
terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967 dimana
gerakan Keluarga Berencana di Indonesia memasuki era peralihan jika selama orde
lama program gerakan Keluarga Berencana dilakukan oleh sekelompok tenaga
sukarela yang beroperasi secara diam-diam karena pimpinan negara pada waktu itu
anti kepada Keluarga Berencana maka dalam masa orde baru gerakan Keluarga
Berencana diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. Struktur organisasi
program gerakan Keluarga Berencana juga mengalami perubahan tanggal 17 Oktober
1968 didirikanlah LKBN yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini
diganti menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang
merupakan badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh
terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia.
Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau
merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi.
Keluarga Berencana yaitu membatasi jumlah anak dimana dalam satu keluarga hanya
diperbolehkan memiliki dua atau tiga anak saja. Keluarga berencana yang
diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau
usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena
situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun
negara. Dengan demikian KB disini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan
keturunan. Penggunaan istilah keluarga berencana juga sama artinya dengan
istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni family
planning atau planned parenthood, sepert yang digunakan oleh International
Planned Parenthood Federation (IPPF) nama sebuah organisasi KB internasional
yang berkedudukan di London. KB juga berarti suatu
tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang
diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai
dengan kemampuan serta sesuai dengan situasi masyarakat dan negara. Dengan
demikian KB berbeda dengan birth control yang artinya pembatasn atau
penghapusan kelahiran. Istilah birth control dapat berkonotasi negatif karena
bisa berarti aborsi atau sterilisasi (pemandulan).
Perencanaan keluarga merujuk kepada pengguanaan metode-metode
kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka, untuk
mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan,
kemasyarakatan dan ekonomi dan untuk memungkinkan
mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini
meliputi hal-hal sebagai berikut:
·
Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyususan daan penjagaan
kesehatan ibu dan anak.
·
Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yag aman.
·
Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga
malainkan juga untuk kemampuan fisik, financial,
pendidikan dan pemeliharaan anak
2.Kelebihan KB
Kelebihan
dari program KB disini antara lain sebagai berikut :
- Mengatur angka kelahiran dan jumlah anak dalam keluarga serta
membantu pemerintah mengurangi resiko ledakan penduduk atau baby boomer
- Penggunaan kondom akan membantu mengurangi resiko penyebaran
penyakit menular melalui hubungan seks
- Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Sebab, anggaran
keuangan keluarga akhirnya bisa digunakan untuk membeli makanan yang lebih
berkualitas dan bergizi
- Menjaga kesehatan ibu dengan cara pengaturan waktu kelahiran
dan juga menghindarkan kehamilan dalam waktu yang singkat.
- Mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan
perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu
faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal.
Ini berarti
program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan Keluarga
Berencana memberikan keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga dan
masyarakat Dengan demikian, program KB menjadi salah satu program pokok dalam
meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
Program KB menentukan kualitas keluarga, karena program ini dapat menyelamatkan
kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam
mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi
risiko kematian bayi. Selain memberi keuntungan ekonomi pada pasangan suami
istri, keluarga dan masyarakat, KB juga membantu remaja mangambil keputusan untuk
memilih kehidupan yang lebih balk dengan merencanakan proses reproduksinya.
B. Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Program KB
1. Peran
Pemerintah
Usaha
pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah keluarga
berencana. Visi program keluarga berencana nasional telah di ubah mewujudkan
keluarga yang berkualitas tahun 2015. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga
yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,
berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis (Saifudin, 2003). Program
Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan
laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program Keluarga Berencana
Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil
Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.
Cara yang digunakan untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepi
(Wiknjosastro, 2005).
Macam-macam
metode kontrasepsi adalah intra uterine devices (IUD), implant, suntik, kondom,
metode operatif untuk wanita (tubektomi), metode operatif untuk pria
(vasektomi), dan kontrasepsi pil (Saifudin, 2003).Kurangnya peran pemerintah
dalam menggalakkan program KB mengakibatkan tingginya pertambahan pendudukan
yang akan meningkatnya tingginya pertambahan penduduk yang akan menyebabkan
meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan yang
cukup, berdampak pada naiknya angka pengangguran dan kemiskinan (Herlianto,
2008). Cara yang baik dalam pemilihan alat kontrasepsi yaitu ibu mencari
informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang
lengkap, akurat dan benar. Untuk itu dalam memutuskan suatu cara konstrasepsi
sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kontrasepsi yang rasional, efektif dan
efisien.
KB
merupakan program yang berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak
pertama (post poning), menjarangkan anak (spacing) atau membatasi (limiting)
jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan
kembalinya fase kesuburan (ferundity) ( Sheilla, 2000 ). Penyuluhan kesehatan
merupakan aspek penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi karena selain membantu klien untuk memilih dan memutuskan jenis
kontrasepsi yang akan digunakan sesuai pilihannya, juga membantu klien dalam
menggunakan kontrasepsinya lebih lama sehingga
klien lebih puas dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program KB.
Penyuluhan kesehatan tidak hanya memberikan suatu informasi, namun juga
memberikan keahlian dan kepercayaan diri yang berguna untuk meningkatkan
kesehatan (Efendy, 2003). Dengan kesadaran karena adanya informasi tentang
berbagai macam alat kontrasepsi dengan kelebihannya masing-masing, maka ibu-ibu
akan termotivasi untuk menggunakan alat kontrasepsi. Karena Motivasi merupakan
dorongan untuk melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, motivasi bisa
berasal dari dalam diri maupun luar (Moekijat, 2002).
Media
adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi. Salah satu contoh media
adalah flip chart yang sering disebut sebagai bagan balik yang merupakan
kumpulan ringkasan, skema, gambar, tabel yang dibuka secara berurutan
berdasarkan topik materi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran kelompok
kecil yaitu 30 orang (Nursalam, 2008 ). Selain itu bagan ini mampu memberikan
ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi untuk menyampaikan pesan
atau kesan tertentu akan tetapi mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah
laku seseorang (Syafrudin, 2008).
Badan dari pemerintah yang mengurus program keluarga berencana
adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan ini
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana
- Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Peran
masyarakat
Berbicara
tentang partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan KB, pastinya
terdapat kelebihan serta kekurangan dalam partisipasinya. Partisipasi
bersentuhan langsung dengan peran serta masyarakat, baik dalam mengikuti
program tersebut ataupun sebagai aktor pendukung program Keluarga Berencana.
Untuk itu kita akan berbicara mengenai kedua hal tersebut, serta bagaimana seharusnya
kita berperan dalam mendukung kesuksesan KB juga akan sedikit kita bahas.
Pertama, berbicara terkait partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan KB yang
ternyata kenaikannya hanya sedikit bahkan bisa juga disebut dengan stagnan.
Dalam
media massa kompas.com disebutkan bahwa: Dalam lima tahun terakhir, jumlah
peserta keluarga berencana hanya bertambah 0,5 persen, dari 57,4 persen
pasangan usia subur yang ada pada 2007 menjadi 57,9 persen pada tahun 2012.
Sementara itu jumlah rata-rata anak tiap pasangan usia subur sejak 2002-2012
stagnan di angka 2,6 per pasangan. Rendahnya jumlah peserta KB dan tingginya
jumlah anak yang dimiliki membuat jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2030
diperkirakan mencapai 312,4 juta jiwa. Padahal jumlah penduduk saat itu sebenarnya
bisa ditekan menjadi 288,7 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk ini
mengancam pemanfaatan jendela peluang yang bisa dialami Indonesia pada tahun
2030. Jendela peluang adalah kondisi negara dengan tanggungan penduduk tidak
produktif, oleh penduduk produktif paling sedikit. Kondisi ini hanya terjadi
sekali dalam sejarah tiap bangsa. Agar jendela peluang termanfaatkan, angka
ketergantungan penduduk maksimal adalah 44 persen. Artinya, ada 44
penduduk tidak produktif, baik anak-anak maupun orangtua, yang ditanggung
100 penduduk usia produktif berumur 15 tahun hingga 60 tahun.
Menurut
Julianto, untuk mencapai angka ketergantungan 44 persen, jumlah peserta KB
minimal harus mencapai 65 persen dari pasangan usia subur yang ada pada tahun
2015. Sementara itu jumlah anak per pasangan usia subur juga harus ditekan
hingga menjadi 2,1 persen anak pada 2014. Akan tetapi, target ini masih jauh
dari kondisi yang ada. Angka ketergantungan pada 2010 masih mencapai 51,33
persen, turun 2,43 persen dibandingkan dengan tahun 2000. Provinsi yang
memiliki angka ketergantungan 44 persen pada tahun 2000 ada lima provinsi,
tetapi pada 2010 hanya tinggal satu provinsi, yaitu DKI Jakarta. Sebaliknya,
laju pertumbuhan penduduk justru naik dari 1,45 persen pada tahun 2000 menjadi
1,49 persen pada 2010. Persentase kehamilan pada ibu berumur 15-49 tahun pun
naik dari 3,9 persen pada 2007 menjadi 4,3 persen pada 2012. Jumlah pasangan
usia subur yang ikut KB pada 2012 hanya 57,9 persen. Adapun masyarakat yang
ingin ber-KB tetapi tidak terjangkau layanan KB hanya turun dari 9,1 persen
pada 2007 ke 8,5 persen pada 2012.
Terbatasnya
dana untuk program KB dan kependudukan menjadi penyebab utamanya. "BKKBN
menargetkan angka ketergantungan 44 persen dapat dicapai pada 2020. Dengan
demikian, jika hasilnya tidak tercapai, masih ada waktu perbaikan menuju
2030," tambahnya. Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
Nurdadi Saleh mengatakan, jika jumlah penduduk tak dikendalikan, persoalan
fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan penyediaan
lapangan kerja akan terus menjadi masalah. Karena itu, semua pihak harus
mendorong kembali agar pelaksanaan KB di Indonesia bisa sukses kembali seperti
pada dekade 1990-an.
Angka
kenaikan yang cukup stagnan ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar,
sebenarnya apa yang menjadi permasalahan sehingga partisipasi masyarakat untuk
ikut KB sangat minim. Kita sudah tahu permasalahan yang akan muncul ketika laju
pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung, mulai dari masalah kemiskinan, SDM
rendah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat proses sosialisasi KB sendiri
masih menemui banyak kendala, mulai dari masyarakat yang tidak atau kurang
peduli dengan program tersebut sampai pada pelaksanaan program KB tersebut.
Saat ini peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) masih minim dalam
menjalankan tugasnya. Hal ini juga ada kaitannya dengan jumlah petugas yang
hanya sedikit, sampai-sampai satu orang harus menghandle 3-4 desa dengan jumlah
penduduk yang mencapai ratusan bahkan ribuan. Seharusnya ada peran dari
masyarakat, missal Ibu-ibu PKK dalam mendukung terwujudnya program ini. Ada
pula indikasi bahwa metode KB yang diterapkan saat ini kurang tepat, sehingga
tidak berjalan maksimal.
Untuk
mengatasi permasalahan KB tersebut perlu peran dari semua lapisan kehidupan,
baik pemerintah (dari pusat-kota) hingga masyarakat itu sendiri. Kepedulian
akan tujuan bersama harus ditingkatkan. Perlu juga pelaksanaan KB yang aman
dengan sosialisasi yang baik dari satu keluarga ke keluarga lain. Penyediaan
tempat untuk informasi dan layanan KB yang baik. Pemberian reward and
punishment juga perlu dijalankan dengan baik, agar peraturan yang ada tidak
dilanggar dengan seenaknya saja. Akan tetapi yang paling penting adalah
kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan program KB bagi dirinya,
keluarga, serta masyarakat. Sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat mendorong
terlaksananya program KB dengan baik, diantaranya : faktor ideology, penyediaan
alat kontrasepsi, faktor ekonomi, faktor lokasi sosialisasi program KB, dan
faktor kebijakan negara.
Kita
akan berbicara terkait partisipasi masyarakat terhadap program KB sebagaimana
mereka bertindak sebagai aktor pendukung. Aktor pendukung bisa berasal dari
kalangan mahasiswa, akademisi, medis, sampai aparat pemrintah (kota sampai
desa). Partisipasi mereka dalam meyerukan program KB demi menekan laju
pertumbuhan penduduk serta masalah lain yang mungkin timbul masih belum
maksimal. Seharusnya bekal pendidikan juga bisa dimaksimalkan untuk sosialisasi,
demi partisipasi aktif berbagai elemen dalam mendukung pelaksanaan program
Keluarga Berencana. Sedangkan peran yang perlu kita lakukan dalam mendukung
peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB diantaranya ; Peran kita
dalam mensosialisasikan program KB mulai dari keluarga sendiri, sampai tetangga
kita. Memaksimalkan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK untuk
mendukung sosialisasi KB di masyarakat dan terakhir kita perlu membangun
jaringan kuat yang mampu berinergi mendukung program KB agar terlaksana dengan
efektif dan efisien.
3. Faktor
pendorong masyarakat menggunkan KB
KB
merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan
pembentukan keluarga ideal, keluarga kecil bahagia dan sejahtera lahir dan
bathin. Melalui program KB diharapkan lahir manusia Indonesia yang berkualitas
prima, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kualitas diri antara lain beriman,
cerdas, trampil, kreatif, mandiri, menguasai iptek, memiliki daya juang,
bekerja keras, serta berorientasi ke depan. Karena itu KB seharusnya bukan
hanya menjadi program pemerintah tetapi program dari setiap keluarga masyarakat
Indonesia. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi yang
diinginkan. Dari hasil wawancara terhadap 40 ibu-ibu di desa “X”, 10 orang di
antara mereka memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat
dan 30 orang lainnya memilih untuk tidak menggunakan metode kontrasepsi ini.
Responden memiliki alasan yang beragam mengenai keputusan untuk menggunakan atau
tidak menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat.
- Faktor pendorong masyarakat menggunakan metode kontrasepsi
sederhana tanpa alat.
Masyarakat
pengguna metode kontrasepsi sederhana tanpa alat memiliki alasan yang
berbeda-beda mengenai hal yang mendorong mereka lebih memilih kontrasepsi
tersebut. Adapun factor pendorong masyarakat memilih metode ini dengan alasan
tidak perlu mengeluarkan biaya untuk alat kontrasepsi. Mereka bisa memanfaatkan
keuangan untuk keperluan rumah tangga yang lain sehingga dapat menghemat
pengeluaran. Serta dapat melibatkan suami dalam penggunaan kontrasepsi ini
seperti pada senggama terputus dimana suami yang memegang peranan penting,
sehingga tidak istri saja yang harus menggunakan kontrasepsi. Mereka juga
beranggapan, dengan tidak menggunakan alat dapat terhindar dari efek merugikan
bahan kimia yang terkandung di dalam alat
kontrasepsi. Hal ini juga dapat menghindarkan diri dari kemungkinan alergi yang
ditimbulkan oleh karena pemakaian alat kontrasepsi. Selain itu, alat
kontrasepsi menurut mereka dapat menyebabkan sakit dalam pamakaiannya, seperti
penggunaan KB suntik 3 bulan dimana akseptor akan mengalami sakit akibat
tusukan jarum setiap 3 bulannya. Siklus menstruasi dapat menjadi tidak teratur
serta berat badan akan naik pada umumnya, sehingga akan mengurangi daya tarik
bagi suami mereka karena kenaikan berat badan yang bertahap. Oleh sebab itu,
mereka lebih memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat.
Berdasarkan
hal tersebut telah dijelaskan bahwa untuk menggunakan keluarga berencana
alamiah secara efektif, pasangan perlu memodifikasi prilaku seksual mereka.
Pasangan harus mengamati tanda-tanda fertilitas wanita secara harian dan
mencatatnya. Mengenal masa subur dan tidak melakukan aktifitas seksual pada
masa subur jika tidak menginginkan kehamilan metode kontrasepsi sederhana tanpa
alat tidak mempengaruhi siklus menstruasi wanita. Alasan responden yang beragam
tersebut sesuai dengan kajian teori mengenai metode kontrasepsi sederhana tanpa
alat. Dengan menggunakan metode ini, tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh
karena tidak memasukkan benda asing maupun bahan kimia lain. Dalam
penggunaannya pun tidak tergantung dengan tenaga medis, sehingga dapat lebih
ekonomis.
- Faktor Pendorong tidak Menggunakan Metode Kontrasepsi
Sederhana Tanpa Alat.
Sebagian
besar responden di desa “X” tidak menggunakan metode kontrasepsi sederhana
tanpa alat. Dari 40 responden, 30 orang memilih untuk tidak menggunakan metode
KB tanpa alat. Mereka memiliki alasan yang beragam. Pada umumnya, mereka
beralasan bahwa metode tersebut “ribet” karena perlu waktu dan latihan untuk
dapat mengetahui secara tepat masa suburnya. Selain itu, penentuan masa subur
ini tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pengamatan 1 siklus mentruasi saja,
setidaknya perlu pengamatan selama 6 bulan untuk lebih amannya, sehingga dapat
terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu bagi mereka yang
mempunyai siklus haid yang tidak teratur akan sulit untuk menentukan sendiri
kapan atau tidak berada pada masa subur. Keefektifan tergantung dari kemauan,
pemahaman dan disiplin pasangan maupun akseptor sendiri. Oleh karena itu,
mereka lebih memilih menggunakan KB dengan alat yang lebih efektif dan
efisien.
Dengan
pemakaian yang berkala sehingga mereka tidak perlu ribet lagi untuk memikirkan
cara berhubungan seksual setiap harinya untuk mencegah kehamilan atau mengatur
jarak kehamilannya.Dan ada juga kerugiannya karena metode kontrasepsi sederhana
tanpa alat memerlukan waktu pantang berkala yang relative lama, sehingga dapat
mengurangi keharmonisan rumah tangga. Suami yang tidak dapat menahan
keinginannya untuk melakukan hubungan suami istri, dapat melampiaskan
keinginannya tersebut di luar rumah. Bagi pasangan yang salah satunya
terinfeksi penyakit menular seksual (PMS), metode kontrasepsi sederhana tanpa
alat ini dihindari. Pasalnya, metode ini tidak melindungi pihak yang tidak
terinfeksi, seperti pada penggunaan kondom.
C. Gambaran Program KB DI Indonesia
1. Gambaran
Keberhasilan KB
Gotong royong. Itulah kunci keberhasilan pelaksanaan program
keluarga berencana (KB) di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dalam sambutannya pada sesi
plenary London Summit on Family Planning, pada 11 Juli 2012. Menko Kesra
memaparkan keberhasilan program KB di Indonesia, pelajaran yang dapat dipetik
oleh negara-negara lain, khususnya sesama negara berkembang, negara anggota
G20, dan kerja sama Selatan-Selatan, serta komitmen pemerintah Indonesia
terhadap pelaksanaan program KB selanjutnya. Pendekatan gotong royong
inilah yang "dijual' atau dipromosikan oleh Menko Kesra ke berbagai
negara peserta London Summit sebagai kunci sukses pelaksanaan program KB di
Indonesia. Menko Kesra menjelaskan bahwa pelaksanaan KB di Indonesia
dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai pihak secara gotong royong.
Semua komponen, termasuk pemerintah, swasta, lembaga dan
organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan wartawan memberikan dukungan dalam bentuk berbeda-beda.
Wartawan mendukung program KB melalui penyebaran informasi kepada masyarakat
melalui media massa sementara tokoh agama dan adat menyampaikan informasi
program KB kepada masyarakat melalui pengajian, pertemuan adat, dan lain-lain.
Program KB telah berkontribusi terhadap penurunan angka fertilitas di Indonesia
dari 5,6 anak per wanita pada 1970-an menjadi 2,3 anak per wanita pada 2000-an
(SDKI 2002-2003, 2007). Selama 30 tahun, program KB telah berhasil menghindari
sebanyak 100 juta kelahiran.
Menko Kesra memaparkan, “Ada empat langkah kunci dalam
keberhasilan penurunan angka fertilitas tersebut, yakni partisipasi akar rumput
untuk mencapai daerah pedesaan, komunikasi inovatif untuk mewujudkan norma
keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), kemitraan pemerintah dan swasta, dan
pergeseran fokus ke pelayanan berkualitas.” Langkah kunci keberhasilan KB di
Indonesia yaitu :
·
Pertama, menggunakan partisipasi akar rumput untuk mencapai daerah
pedesaan pada tahun 1970. Pada tahun tersebut pemerintah merekrut pekerja lapangan
sebanyak 40.000 dan 100.000 sukarelawan untuk membawa masyarakat ke tempat
pelayanan. Mereka berada di tingkat desa serta petugas dan kader itu datang
mengunjungi rumah ke rumah untuk membahas metode keluarga berencana, memberikan
konseling, dan membuat rujukan ke puskesmas.
·
Kedua, pemerintah meluncurkan sebuah program inovatif yang
mendayagunakan dan mengoptimalkan semua jalur dan saluran komunikasi kampanye
KB yang dirancang untuk membawa perubahan norma sosial dari norma banyak anak
menjadi norma sedikit anak, yang disebut "norma keluarga kecil, bahagia,
dan sejahtera sehingga norma itu melembaga di masyarakat.
·
Ketiga menyadari bahwa pemerintah, dalam hal ini tempat-tempat
pelayanan pemerintah tidak mungkin bisa memberikan pelayanan secara optimal
akan pemenuhan pelayanan KB. Di sisi lain, ada potensi lain yang perlu digali,
maka sekali lagi dilakukan gotong royong atau bermitra dengan pihak swasta.
·
Keempat, sejak pertengahan 1990-an, pola penggarapan KB tidak
hanya terfokus pada kuantitas, tetapi juga sudah diarahkan ke kualitas layanan.
Selain
itu terdapat juga lima faktor di balik keberhasilan KB di Indonesia, yaitu
kemauan politik (political will) termasuk dukungan anggaran, pembentukan Badan
Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1970 yang independen
dari Departemen Kesehatan, pengelolaan program yang efektif dari tingkat
nasional hingga akar rumput, data dan sistem pelaporan, dan kolaborasi berbagai
pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam sesi paralel London Summit on Family
Planning Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri
Syarief memaparkan tentang desentralisasi program KB di Indonesia, kepala BKKBN
menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam
pelaksanaan program KB di era desentralisasi dan strategi yang dikembangkan
untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
London
Summit on Family Planning diselenggarakan di London pada 11 Juli 2012 oleh Bill
and Melinda Gates Foundation bekerja sama dengan pemerintah Inggris melalui
Department for International Development.
Pertemuan ini diadakan untuk meminta komitmen komunitas global (pemerintah,
swasta, donor, dan masyarakat madani) untuk memperluas ketersediaan informasi,
pelayanan, dan pasokan alat KB agar dapat menambah sebanyak 120 juta perempuan
dan anak perempuan di negara-negara termiskin di dunia yang memakai alat
kontrasepsi tanpa paksaan atau diskriminasi pada tahun 2020. Pertemuan ini
mendukung hak dan alat bagi perempuan dan anak perempuan untuk dapat
merencanakan hidup mereka sendiri, termasuk memutuskan, secara bebas dan untuk
kepentingan mereka sendiri, apakah mereka akan punya anak, serta kapan dan
berapa anak yang akan mereka miliki. Selain itu, pertemuan ini juga mendukung
pelaksanaan dan dibangun dengan memanfaatkan momentum yang diciptakan oleh
Strategi Global untuk Kesehatan Perempuan dan Anak (Global Strategy for Women’s
and Children’s Health) – Setiap Perempuan, Setiap Anak (Every Woman, Every
Child) – Sekretaris Jenderal PBB dan kemitraan pemerintah-swasta dan masyarakat
madani yang inovatif melalui Koalisi Pasokan Kesehatan Reproduksi (Reproductive
Health Supplies Coalition) dan kampanye Bergandeng Tangan (Hand to Hand)
mereka, yang diluncurkan di Majelis Umum PBB pada September
2010. Pertemuan ini diikuti oleh berbagai negara, negara dan organisasi donor,
LSM, dan organisasi pendukung. Ada 4 kepala negara dan 28 menteri yang hadir
termasuk dari Indonesia.
Melalui
London Summit on Family Planning diharapkan revitalisasi gerakan KB global dan
komitmen berbagai pihak akan dapat menyelamatkan dan mengubah hidup jutaan
perempuan dan anak perempuan di negara-negara termiskin di dunia. Kerja sama
komunitas global akan dapat menyelamatkan hidup dan meningkatkan kesehatan,
sosial, dan ekonomi keluarga, masyarakat, dan negara sekarang, juga generasi
mendatang. (AT)
2. Sasaran
program KB
Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan
sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran
langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan
tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan.
Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan
tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan
kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga
sejahtera. Ada beberapa sasaran keluarga berencana. Sasaran program keluarga
berencana (KB) nasional lima tahun kedepan seperti tercantum dalam RPP JM
2004-2009 adalah sebagai berikut:
·
Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara
nasional menjadi satu, 14% per-tahun.
·
Menurunkan angka kelahiran total FertililtyRate (TFR) menjadi 2,2
perperempuan.
·
Meningkatnya peserta KB Pria menjadi 4,5 %.
·
Meningkatnya pengguna metode Kontrasepsi yang efektif dan
efisisen
·
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang
anak.
·
Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluaga sejahtera 1
yang aktif dalam usaha ekonomi produktif.
·
Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggraan
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
3. Pelaksanaan
Program KB
Salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah
mengikuti program Keluarga Berencana (KB). KB secara prinsipil dapat diterima
oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang
berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan
syari`at Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umatnya, KB merupakan salah
satu upaya pemerintah yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPPKB), dengan program untuk membangun keluarga-keluarga bahagia
dan sejahtera serta menjadikan keluarga yang berkualitas. KB dapat dipahami
juga sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi
populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak
seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Pelaksanaan program tersebut
salah satunya adalah dengan cara menganjurkan. setiap keluarga agar mengatur
dan merencanakan kelahiran anak, dengan menggunakan alat kontrasepsi modern.
Sebab, dengan mengatur kelahiran anak, keluarga biasanya akan lebih mudah
menyeimbangkan antara keadaan dan kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Dan
pada akhirnya dapat lebih mudah membentuk sebuah keluarga bahagia dan
sejahtera. Bila pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang
dihadapi tidak seberat menghadapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
Nama: Tirza Zephaniah
Pical
Jurusan: Multimedia
Siswa
SMK Negeri 6 Ambon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar